Tribun Lampung - Rabu, 30 November 2011 19:52 WIB
TRIBUNLAMPUNG.co.id - Konflik kemitraan antara petambak plasma dengan PT Central Proteinaprima yang berbuntut pemutusan aliran listrik sepihak oleh perusahaan telah membuat ribuan keluarga petambak hidup dengan penerangan seadanya.
Carut marutnya kondisi sistem kemitraan yang ada ,kemudian ditengahi oleh pemerintah dengan meluncurkan beberapa program dan gagasan untuk menjadi solusi penyelesaian jangka pendek maupun jangka panjang . Realisasi solusi permasalahan tersebut melibatkan berbagai intansi untuk turut berperan dalam menyelesaikan polemik yang terjadi di areal penghasil udang terbesar di negeri ini.
Minapolitan udang akhirnya menjadi wacana pamungkas sebagai penuntas masalah yang menimpa para petambak di Bumi Dipasena, wacana program yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kelautan Perikanan 2010-2014 era Fadel Muhammad ini disampaikan langsung oleh sang menteri di hadapan ribuan petambak plasma dipasena saat kunjungan kerjanya beberapa bulan silam.
Minapolitan sebagai langkah pendukung kebijakan nasional yang merupakan program kerja lintas kementrian ini tak hanya sekedar menyikapi masalah kemitraan dan produksi hasil usaha budidaya sementara, tapi juga meliputi semua aspek pendukung yang menunjang keberhasilan program tersebut.
Menyikapi persoalan listrik sebagai masalah yang diangap paling mendesak, pemerintah lebih memilih menggunakan PLN dari pada mencoba menegosiasi pembangkit listrik di lokasi pertambakan milik PT CP Prima yang dianggap tidak pernah kooperatif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Memilih untuk membangun jaringan listrik dengan jarak berkilo-kilo meter bukanlah hal mudah, terlebih melihat kondisi jalan di sepanjang lintas Rawajitu yang rusak parah bertahun-tahun dan kondisi sosial masyarakat di Tulangbawang .Pilihan yang juga berdampak positif bagi wilayah-wilayah sepanjang jalah lintas rawajitu yang memang belum tersentuh oleh listrik negara tersebut di targetkan akan rampung pada bulan November ini.
Namun hingga saat ini sepertinya target kerja tersebut masih mengalami kendala , instalasi dan jaringan yang sudah sampai di depan pintu gerbang wilayah kecamatan rawajitu timur belum juga bisa masuk ke dalam lokasi pertambakan , rendahnya tegangan arus yang memang sangat jauh dari gardu induk (hanya sekitar 140 volt) dan mekanisme pembayaran menjadi alasan tekhnis terhentinya pendistribusian arus untuk para petambak.
"Kalau memang besarnya tegangan dan mekanisme pembayaran yang menjadi masalah, kami berharap PLN tetap melanjutkan pemasangan instalasi hingga ke perkampungan petambak sambil menunggu solusi untuk menaikkan tegangan " ujar erwosadi, petambak Bumi Dipasena Makmur, melalui pers rilisnya yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (30/11) petang.
Menurut Erwo, listrik dari PLN akan sangat membantu ekonomi masyarakat karna selama ini
penerangan yang digunakan oleh para petambak secara swadaya memakan biaya besar untuk pembelian bahan bakar."Belum lagi jika ada keterlambatan pengiriman BBM, para petambak harus membeli BBM dari para pengecer yang mematok harga tinggi," katanya. (endra)
Carut marutnya kondisi sistem kemitraan yang ada ,kemudian ditengahi oleh pemerintah dengan meluncurkan beberapa program dan gagasan untuk menjadi solusi penyelesaian jangka pendek maupun jangka panjang . Realisasi solusi permasalahan tersebut melibatkan berbagai intansi untuk turut berperan dalam menyelesaikan polemik yang terjadi di areal penghasil udang terbesar di negeri ini.
Minapolitan udang akhirnya menjadi wacana pamungkas sebagai penuntas masalah yang menimpa para petambak di Bumi Dipasena, wacana program yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kelautan Perikanan 2010-2014 era Fadel Muhammad ini disampaikan langsung oleh sang menteri di hadapan ribuan petambak plasma dipasena saat kunjungan kerjanya beberapa bulan silam.
Minapolitan sebagai langkah pendukung kebijakan nasional yang merupakan program kerja lintas kementrian ini tak hanya sekedar menyikapi masalah kemitraan dan produksi hasil usaha budidaya sementara, tapi juga meliputi semua aspek pendukung yang menunjang keberhasilan program tersebut.
Menyikapi persoalan listrik sebagai masalah yang diangap paling mendesak, pemerintah lebih memilih menggunakan PLN dari pada mencoba menegosiasi pembangkit listrik di lokasi pertambakan milik PT CP Prima yang dianggap tidak pernah kooperatif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Memilih untuk membangun jaringan listrik dengan jarak berkilo-kilo meter bukanlah hal mudah, terlebih melihat kondisi jalan di sepanjang lintas Rawajitu yang rusak parah bertahun-tahun dan kondisi sosial masyarakat di Tulangbawang .Pilihan yang juga berdampak positif bagi wilayah-wilayah sepanjang jalah lintas rawajitu yang memang belum tersentuh oleh listrik negara tersebut di targetkan akan rampung pada bulan November ini.
Namun hingga saat ini sepertinya target kerja tersebut masih mengalami kendala , instalasi dan jaringan yang sudah sampai di depan pintu gerbang wilayah kecamatan rawajitu timur belum juga bisa masuk ke dalam lokasi pertambakan , rendahnya tegangan arus yang memang sangat jauh dari gardu induk (hanya sekitar 140 volt) dan mekanisme pembayaran menjadi alasan tekhnis terhentinya pendistribusian arus untuk para petambak.
"Kalau memang besarnya tegangan dan mekanisme pembayaran yang menjadi masalah, kami berharap PLN tetap melanjutkan pemasangan instalasi hingga ke perkampungan petambak sambil menunggu solusi untuk menaikkan tegangan " ujar erwosadi, petambak Bumi Dipasena Makmur, melalui pers rilisnya yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (30/11) petang.
Menurut Erwo, listrik dari PLN akan sangat membantu ekonomi masyarakat karna selama ini
penerangan yang digunakan oleh para petambak secara swadaya memakan biaya besar untuk pembelian bahan bakar."Belum lagi jika ada keterlambatan pengiriman BBM, para petambak harus membeli BBM dari para pengecer yang mematok harga tinggi," katanya. (endra)
Editor : soni
Sumber : lampung.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar